Explorez tous les épisodes du podcast Apa Kata Tempo

Jokowi seperti raja yang ogah kehilangan mahkota. Menjelang pensiun ia masih sibuk memoles citra dengan anggaran negara. Ada upaya mengelabui publik.

- - -

Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Segala jurus dilakukan Jokowi menjelang lengser. Mulai dari membuat sejumlah kebijakan strategis, hingga diduga cawe-cawe dalam pemilihan calon ketua KPK.

- - -

Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Presiden Jokowi diakhir masa jabatannya bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga merusak lingkungan. Dengan dalih apapun ekspor pasir laut ini akan sangat merugikan Indonesia. Prabowo harus menghentikan kebijakan ini ketimbang harus membersihkan lumpur bekas Jokowi.

- - -
Dukung jurnalisme berkualitas dengan langganan Tempo. Baca di sini: https://majalah.tempo.co/

Kudeta posisi ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) makin memperlihatkan bahwa Kadin mirip seperti partai politik. Kadin menjadi tunggangan anggotanya dan ditunggangi pemerintah. Ada tangan kekuasaan dalam dualisme kepemimpinan Kadin antara Arsjad dan Anindya Bakrie. Namun demikian, kisruh kepemimpinan di Kadin tidak ada urusannya dengan masyarakat banyak dan semata kepentingan politik penguasa.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Sudah cukup membuat warga Jakarta bimbang dengan calon gubernur ‘ala kadar’ pilihan juragan partai politik. Para calon gubernur itu kini berlomba-lomba menarik suara anak abah di Jakarta. Jokowi bukan lagi faktor, mari kita lupakan Jokowi di Pilkada 2024 ini.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Salah satu yang patut dicontoh dari Paus Fransiskus adalah soal kesederhanaan seorang pemimpin. Menjadi sebuah ironi ketika kita melihat pemimpin Indonesia, negara menengah dengan ekonomi ‘ala kadarnya’ tapi hidup sangat bermewah-mewahan.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang hampir dibegal DPR terselamatkan oleh aksi rakyat. Putusan itu harusnya mengembalikan politik kepada publik. Tapi ternyata manfaatnya hanya didapatkan oleh partai politik, sedangkan publik lagi-lagi menjadi penonton sirkus politik yang banal.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Kartel politik dalam pilkada Jakarta kali ini memunculkan skenario kotak kosong. Peluang Anies makin tipis, setelah koalisinya digembosi. Jika benar terjadi, rakyat harus melawan bencana demokrasi ini dengan memilih kotak kosong.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/dukungtempo  untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pengkhianatan Jokowi kepada PDIP hendaknya jadi pelajaran. Meski begitu PDIP juga ikut menanggung dosa atas kekacauan selama Jokowi berkuasa. Apabila ingin menebus dosa, saatnya PDIP jadi oposisi.

- - -

Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Selama dua periode memimpin Indonesia, Jokowi meruntuhkan demokrasi dan harapan-harapan Reformasi. Nawacita menjadi bencana yang berlipat ganda.

- - -

Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Atas restu Prabowo Subianto, DPR menggodok Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Tanda terima kasih untuk Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi yang mengantarkan Prabowo menjadi presiden.

- - -

Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Peran Kementerian Agama sebagai regulator sekaligus operator membuat pelaksanaan haji dari tahun ke tahun kacau. Tahun ini, tambahan kuota yang dialokasikan untuk haji plus, semakin membuka peluang korupsi.

- - -

Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Investigasi Tempo mengungkap sejumlah dosen dan pejabat publik memanipulasi gelar guru besar. Demi gelar kehormatan itu, mereka bersekongkol dengan asesor Kementerian Pendidikan. Apa pun motivasinya, ketidakjujuran akademik telah merusak dunia pendidikan Indonesia.

- - -

Kunjungi⁠ s.id/dukungtempo   untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pemerintah gagal membangun sistem keamanan digital. Peretasan Pusat Data Nasional mengancam data pribadi ratusan juta penduduk. Buruknya perhatian pemerintah dalam memberi jaminan digital terlihat dengan tidak adanya protokol krisis, buruknya koordinasi, dan aturan turunan undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang tak kunjung terbit.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

KPK kembali mengusut keterlibatan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam perkara korupsi Harun Masiku, kasus yang sudah lama tenggelam. Perseteruan antar petugas partai ini bisa membuat mereka saling buka tabir yang gelap itu.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Cawe-cawe jilid kedua mulai terlihat dalam proses pilkada. Kritik terhadap Jokowi tidak membuatnya surut. Jagoan Jokowi kali ini, Ridwan Kamil, disebut akan dipasangkan dengan Kaesang Pangarep untuk maju di pilkada Jakarta. Demi demokrasi, seharusnya elite partai politik dan Prabowo tidak perlu ‘manut’ dengan skenario Jokowi ini.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara menyimpan sejumlah persoalan. Mundurnya kepala dan wakil kepala Otorita IKN, membuka tabir kisruhnya pembangunan Ibu Kota Negara. Kelanjutan proyek ambisius Jokowi ini bisa terancam di era pemerintahan baru.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/enakdibaca untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Penguntitan Jaksa Agung Muda Febrie Adriansyah Oleh personel Detasemen Khusus 88 ditengarai terkait dengan penanganan sejumlah kasus kakap, di antaranya korupsi tata niaga timah.

-----------------------

Kunjungi⁠ ⁠s.id/enakdibaca⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Upaya menaikkan biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi merupakan bukti nyata komersialisasi pendidikan. Perguruan tinggi kini seolah seperti perusahaan yang harus menghasilkan laba. Lagi-lagi masyarakat yang harus menjadi korban.

Di penghujung masa jabatan, DPR giat bekerja dengan merevisi beberapa Undang-Undang. Namun, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap paling berbahaya. Sebab, berpotensi melemahkan MK hingga melumpuhkan demokrasi.

Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Presiden Joko Widodo disebut-sebut kembali cawe-cawe mendukung menantu dan orang-orang dekatnya maju dalam pemilihan kepala daerah 2024. Demi keberlanjutan dinasti politik. Seperti apa bentuk cawe-cawe kali ini? 

------------

Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Muncul wacana penambahan kementerian–dari 34 menjadi 40–di kabinet Prabowo Subianto nanti. Langkah ini ditengarai demi mengakomodir koalisi besar pendukung Prabowo, bukan berdasarkan kebutuhan untuk merealisasi janji politiknya ke rakyat. Kabinet yang gemuk menyimpan berbagai risiko yang harus ditanggung republik.

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Lawan-lawan politik Prabowo yang akhirnya bergabung ke koalisinya, sesungguhnya telah mengkhianati suara pemilihnya. Padahal ketika cara-cara hukum kandas di Mahkamah Konstitusi, perlawanan terhadap kecurangan pemilu bisa dilakukan lewat cara politik. Memang, politik bukan jalan kesempurnaan. Tapi keseimbangan baru setidaknya akan menghukum pelaku kekacauan. 

- - -

Kunjungi⁠ ⁠s.id/tempo199⁠⁠ untuk mendapatkan diskon berlangganan Tempo Digital.

Unduh aplikasi⁠⁠ Tempo⁠⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Muruah Mahkamah Konstitusi kian terbenam di era Jokowi. Putusan Mahkamah Konstitusi mementahkan dalil terjadinya dugaan kecurangan pemilu--meskipun ini sudah diprediksi banyak kalangan. Endorsement Jokowi ke Prabowo-Gibran dianggap bukan pelanggaran hukum. Satu-satunya kabar baik dari hasil sidang sengketa pilpres adalah adanya dissenting opinion atau pendapat berbeda tiga dari delapan hakim konstitusi yang menangani sengketa. Mereka adalah Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. - - - Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pemerintah merancang pemberian izin usaha pertambangan (IUP) untuk organisasi kemasyarakatan. Karpet merah untuk ormas itu merupakan bentuk terima kasih Jokowi karena telah mendukungnya. Nahdlatul Ulama sudah mengajukan diri agar bisa mengelola konsesi tambang. Adapun Menteri Luhut dan Menteri Bahlil berbeda pendapat soal pemberian IUP ke ormas. Menurut Tempo, Jokowi sebaiknya berhenti mengakali aturan untuk kepentingan politiknya. 

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Sebagian masyarakat menganggap orang yang bergelar habib punya derajat lebih mulia. Namun, terbongkarnya jual-beli gelar habib menunjukkan kemungkinan bahwa status tersebut bisa diperoleh melalui rekayasa. Fanatisme terhadap “keturunan” nabi patut dikritik. Selain melestarikan sifat rendah diri, hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara. Dalam bahasa Buya Ahmad Syafii Maarif, “mendewa-dewakan keturunan nabi merupakan bentuk perbudakan spiritual”.

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Penyelesaian sengketa hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi jadi makin penting untuk menguak dugaan kecurangan pemilu setelah usulan pengajuan hak angket di DPR melempem. Langkah ini menjadi kesempatan emas bagi MK untuk mengembalikan muruah lembaga yang dirusak oleh paman Gibran Rakabuming Raka, Anwar Usman.

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Politik dagang sapi terulang setelah KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024. Kursi kabinet jadi obyek tawar-menawar antara partai politik dan pemenang pemilihan presiden. Partai pendukung meminta jatah karena merasa berjasa memenangkan si kandidat. Sementara partai nonkoalisi ditawari jabatan agar “jinak” di badan legislatif kelak.

Padahal, memberi ruang oposisi di legislatif bisa jadi penyeimbang pemerintah dan menghidupkan kembali demokrasi Indonesia. Kembali hidupnya demokrasi akan memberikan nilai positif kepada Prabowo Subianto, yang selama ini dituduh antidemokrasi.

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Presiden Jokowi ditengarai berambisi menguasai Partai Golkar dengan mendorong Menteri Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum, menggantikan Airlangga Hartarto. Mampukah para kadernya menjaga partai dari intervensi Jokowi, presiden yang segera kehilangan kekuasaan, “bebek lumpuh” yang mencoba berjalan tegak?

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Partai pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud di DPR tak boleh kendur, apalagi ciut nyali, dalam mendorong penggunaan hak angket kecurangan pemilu. Para politikus mungkin punya dosa yang bisa dipersoalkan secara hukum. Tapi, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan segenap aparaturnya punya dosa lebih besar, yakni mengkhianati konstitusi sepanjang proses pencalonan Prabowo-Gibran. Indonesia bisa diselamatkan dari kehancuran demokrasi jika kekuatan penyeimbang tak mudah dibujuk dan ditekan.

|||

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Berbekal peraturan yang terbit dari Presiden Jokowi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia punya wewenang untuk mencabut dan mengaktifkan kembali izin tambang yang dianggap tidak produktif. Investigasi Tempo mengungkap dugaan permintaan uang dan saham untuk setiap izin tambang nikel yang hidup kembali. Berbeda dengan suap biasa, praktik tersebut mengarah ke state capture corruption–korupsi yang “dilegalisasi” lewat peraturan.

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Upaya penggunaan hak angket DPR untuk menginvestigasi kecurangan pemilu seharusnya tak perlu dikhawatirkan jika proses pemilu memang berlangsung jujur.  Komitmen para elite partai justru kini diuji, apakah mau memperjuangkan hak angket demi demokrasi atau tergoda memburu kursi demi kepentingan sendiri–ikut terhanyut dalam pembagian kue kekuasaan setelah pemilu. 

- - -

Kunjungi ⁠s.id/tempo199⁠ untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.Unduh aplikasi⁠ Tempo⁠ untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

*Judul konten telah mengalami perubahan karena kekeliruan penulisan

Kemenangan Prabowo-Gibran tak lepas dari politik kekuasaan untuk mempengaruhi pemilih. Kekuasaan dimanfaatkan untuk mengerahkan aparat hukum dan penyelenggara negara. Bawaslu tidak pernah serius mengusut hal tersebut. Kontroversi hasil pemilu diperparah oleh aplikasi rekap suara KPU–Sirekap–yang bermasalah.

|||

Kunjungi s.id/tempo199 untuk promo berlangganan Tempo Digital Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pemilihan Umum 2024 telah berlangsung. Hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei menunjukkan keunggulan telak Prabowo-Gibran ketimbang Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Pemilu 2024 dengan banyak noda  sejatinya sudah berlangsung sejak tahapan kampanye hingga pemungutan suara. Keberpihakan Presiden Jokowi dan jajarannya membuat proses pemilu tercoreng oleh ketidaknetralan aparat dan lembaga negara. Setelah pemilu, skenario politik apa yang bisa terjadi di kubu Prabowo-Gibran dan dua lawannya?

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Mahfud Md. sudah selayaknya mundur dari kabinet, begitu pun seharusnya Menteri Prabowo Subianto dan menteri-menteri lain yang secara resmi mendukung calon presiden tertentu. Dengan mundur atau cuti, pemerintahan bisa berjalan tanpa terganggu kepentingan elektoral. 

Namun seiring munculnya pernyataan bahwa presiden boleh memihak, mundur atau tidaknya menteri tidak lagi dibaca sebagai komitmen etik, melainkan bagian dari strategi politik jangka pendek untuk mendukung atau melawan pilihan politik Jokowi. Kabinet kini menjelma sebagai ajang pertarungan elektoral ketimbang organisasi yang menjalankan tugas negara.

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Alih-­alih mengingatkan Jokowi agar tak terjerembap dalam hasrat me­langgengkan kekuasaan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno justru menjadi operator yang mewujudkannya. Bukan hanya tak patut, mantan rektor UGM itu juga mengkhianati intelektualitasnya sebagai akademikus.

Temuan Tempo mengungkapkan bahwa ia berperan dalam melobi hakim konstitusi agar membuka jalan politik bagi Gibran serta membujuk partai politik agar menerima anak Jokowi itu dalam koalisi pemilihan presiden. 

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Sejumlah ketua umum partai sekaligus menteri di kabinet Jokowi menggaungkan narasi “bansos Pak Jokowi”. Manuver tersebut rawan disalahgunakan untuk kepentingan elektoral. Para pemilih perlu memahami bahwa dana bantuan sosial (bansos) bukan berasal dari saku presiden, Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Uang bansos berasal dari APBN yang dipungut dari pembayar pajak. Penyalahgunaan kekuasaan dan sumber dana negara untuk memenangkan kandidat tertentu adalah korupsi politik.

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Angan-angan untuk memenangi pemilihan presiden dalam satu putaran, sulit terjadi. Sebulan jelang pencoblosan, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak kunjung tembus 50 persen.  Sementara itu, Presiden Jokowi kian kentara mendukung Prabowo dan anaknya. Permintaan Jokowi agar KPU mengubah format debat muncul setelah Prabowo kalah telak pada debat ketiga pilpres. Ketidaknetralan Jokowi harus dihentikan jika tak ingin dikenang sebagai presiden terburuk setelah Reformasi.   - - - Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun. Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Pasangan Prabowo-Gibran kerap menyebut soal hilirisasi saat debat capres. Namun nyatanya program hilirisasi nikel selama pemerintahan Jokowi menyimpan sisi gelap. Selain potensi kerusakan lingkungan, kecelakaan di smelter nikel berulang terjadi dan memakan korban jiwa. Kebakaran smelter milik PT ITSS di Morowali adalah yang paling parah karena menewaskan 21 orang pekerja. Atas nama investasi, hidup pekerja seolah-olah tak ada harganya.

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Tahun 2023 mencatat fenomena yang mengerikan bagi demokrasi dan sejarah politik Indonesia. Seorang presiden memakai segala cara untuk terus berkuasa: rencana menunda pemilu, upaya memperpanjang masa jabatan, hingga merekayasa hukum agar anaknya bisa ikut pilpres. 

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dulu menolak politik dinasti kini bersekutu dengan Jokowi. Partai yang juga pernah mengecam Prabowo Subianto sebagai tokoh dengan masa lalu yang kelam, kini justru mendukungnya sebagai capres. Sejumlah aktivis 1998–yang dikenal dalam gerakan reformasi–pun demikian. Mereka yang diculik dan disiksa karena menginginkan kembalinya demokrasi, kini satu gerbong dengan mantan menantu Soeharto itu. 

- - -

Kunjungi s.id/tempo199 untuk berlangganan Tempo Digital hanya Rp 199 ribu setahun.

Unduh aplikasi Tempo untuk membaca berbagai liputan mendalam Tempo.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditengarai mengintervensi Kementerian Energi agar meloloskan sistem charger mobil listrik Wuling masuk Standar Nasional Indonesia (SNI). Moeldoko sepertinya lupa, sebagai pejabat sekaligus pengusaha, apa yang dilakukannya sarat konflik kepentingan. Cawe-cawe Moeldoko jadi wujud lemahnya komitmen pemerintah menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Beda pengakuan Presiden Jokowi dan Agus Rahardjo, siapa yang berdusta? Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo menghebohkan publik karena mengaku pernah mendapat intervensi dari Presiden Joko Widodo saat KPK menangani perkara korupsi e-KTP. Sementara Jokowi membantah pernah melakukan pertemuan khusus dengan Agus–apalagi mengintervensi kasus.

Jokowi bisa saja membantah, namun pelemahan KPK nyatanya memang terjadi di masa kepemimpinannya. Hanya di era pemerintahan Jokowi, UU KPK bisa direvisi, hingga membuat independensi lembaga anti rasuah itu kandas. 

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Format debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU lebih tepat disebut sekadar acara “tanya-jawab” ketimbang debat yang substansial. Tak ada pendalaman masalah dan saling menguji gagasan masing-masing calon. Sorak-sorai pendukung di lokasi mengganggu jalannya debat. Moderator hanya membacakan pertanyaan yang dirumuskan panelis. Sementara para panelis, tak diizinkan bertanya langsung kepada para kandidat. Meski begitu, pada debat perdana capres, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dianggap lebih lebih mampu menghidupkan suasana debat.

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Dugaan keterlibatan aparat hukum dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 semakin menguat. Penelusuran Tempo menemukan bahwa intimidasi terhadap kepala daerah serta kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur berlangsung masif dan terorganisasi. Netralitas politik instansi negara pun dipertanyakan–menimbulkan keraguan terhadap jalannya pemilu yang jujur dan adil. Pelbagai intimidasi tersebut muncul ditengarai karena rasa tidak percaya diri Presiden Jokowi terhadap kemampuan Prabowo-Gibran untuk mengungguli pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin.

- - -

Klik https://s.id/langganantempo untuk mendukung Tempo terus menghadirkan jurnalisme berkualitas. 

Baca berbagai laporan majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Duel perkara antara Polda Metro Jaya dan KPK mewarnai kasus dugaan pemerasan oleh Firli Bahuri. Polisi telah menetapkan Firli sebagai tersangka. Sementara di KPK, lembaga antirasuah ini mengusut kasus korupsi yang ditengarai melibatkan kolega Kapolda Metro Jaya Karyoto.

Saling bongkar aib ini seharusnya menguntungkan bagi upaya pemberantasan korupsi. Sepanjang ada bukti cukup, tak ada alasan bagi KPK untuk berhenti mengusut kasus yang menyeret Karyoto. Adapun Polda Metro Jaya juga tak perlu gentar mengusut dugaan korupsi Ketua KPK Firli Bahuri meski dia telah mengajukan praperadilan.  

Penanganan kedua kasus ini secara transparan akan membuka peluang kedua lembaga untuk menunjukkan komitmen dalam pemberantasan korupsi.

- - - - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Tak hanya Presiden Jokowi, Ibu Negara Iriana juga cawe-cawe dalam pemilihan presiden kali ini. Ada peran Iriana dalam pencalonan anaknya--Gibran Rakabuming Raka--sebagai pasangan Prabowo Subianto. Kepentingan keluarga ini sampai mengobrak-abrik konstitusi dan mengancam demokrasi. Sebagai pejabat publik, Jokowi yang tak membatasi peran istrinya, apalagi membiarkan dan mendorongnya untuk cawe-cawe, sebetulnya tengah membuka celah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Paman Gibran, Anwar Usman, terbukti melakukan pelanggaran etik berat. Ini menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan Gibran ke laga Pilpres 2024 memang bermasalah. Gibran telah kehilangan legitimasi demokratis. 

Menurut opini Tempo, pasangan Prabowo-Gibran adalah contoh kandidat paling buruk dalam sejarah Indonesia modern. “Produk gagal reformasi” bersanding dengan “anak haram konstitusi”. Gibran seharusnya mundur dari pencalonannya agar tak semakin merusak tatanan bernegara. 

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Presiden Jokowi merestui putranya, Gibran, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Di banyak negara, politik dinasti mungkin tak dilarang. Tapi ia merusak demokrasi karena menodai keadilan dalam sistem pemilihan. Sebagai penguasa, Jokowi bisa memobilisasi aparatur dan alat negara serta sumber dana, untuk memenangkan calon presiden yang ia dukung. 

- - -

Dukung Tempo untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas ⁠https://s.id/langganantempo⁠.

Baca berbagai laporan mendalam⁠ majalah Tempo⁠ dan⁠ Koran Tempo⁠ dengan mengunduh aplikasi⁠ Tempo⁠.

Majelis Kehormatan harus memecat Anwar Usman–yang juga paman Gibran–dari Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaanya di MK menjauhkan jalannya Pemilu 2024 yang adil. Sebab, Mahkamah Konstitusi akan menjadi “wasit” dalam menangani sengketa pemilu. Siapa yang menjamin bahwa Anwar tidak memiliki konflik kepentingan ketika menangani sengketa pemilu yang berhubungan dengan keluarganya? Bersih-bersih hakim yang melanggar etik penting dilakukan untuk mengembalikan muruah Mahkamah Konstitusi sekaligus mencegah kemunduran demokrasi.

- - -

Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.

Putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka peluang putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berlaga di Pilpres 2024. Nama Gibran digadang-gadang menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Alasan paling masuk akal perkawinan Prabowo-Gibran adalah sokongan Jokowi. Dengan mengajak Gibran, Prabowo mendapatkan garansi dukungan Jokowi.

Kontroversi putusan MK yang menyatakan bahwa orang yang pernah berpengalaman sebagai kepala daerah bisa menjadi capres/ cawapres, tidak hanya soal wacana Prabowo-Gibran. Putusan lembaga yang diketuai paman Gibran itu meruntuhkan kredibilitas lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi bersalin rupa menjadi “mahkamah keluarga” karena sarat konflik kepentingan keluarga Jokowi.

- - -

Dukung Tempo untuk menghadirkan produk jurnalisme berkualitas https://s.id/langganantempo.

Baca berbagai laporan mendalam majalah Tempo dan Koran Tempo dengan mengunduh aplikasi Tempo.